Pelacuran Pada Masa Revolusi 1945-1950

Pelacuran di Indonesia telah berlangsung lama. Tercatat pada tahun 1650 didirikan House of Correction for Women (panti perbaikan perempuan) dengan maksud untuk merehabilitasi para perempuan yang bekerja sebagai pemuas kebutuhan seks orang-orang Eropa.[1] Memasuki masa pemerintahan Hindia Belanda, tepatnya pada 1852, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang komersialisasi industri seks, tetapi dengan serangkaian aturan untuk menghindari tindak kejahatan yang timbul akibat dari aktivitas prostitusi ini.[2] Berdasarkan peraturan tersebut, para penghibur diawasi secara langsung oleh polisi. Untuk memudahkan polisi dalam menangani tindak pelacuran, para pelacur dianjurkan melakukan “aktivitasnya” di rumah bordir. Pelacur juga diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Apabila kedapatan berpenyakit kelamin, para pelacur harus segera menghentikan praktiknya, kemudian segera berobat ke suatu lembaga (inrigting voor zieke publieke vrowwen) yang didirikan khusus untuk menangani pelacur yang berpenyakit tersebut. Sejumlah peraturan di atas mengindikasikan bahwa tindak pelacuran marak terjadi, sehingga menjadi permasalahan serius bagi pemerintah.

Semasa pendudukan Jepang, pelacuran cenderung mengalami peningkatan. Para wanita dipaksa menyediakan jasa seks bagi militer Jepang. Selain memaksa perempuan pribumi dan perempuan Belanda menjadi pelacur, pemerintah Jepang juga banyak mengirim banyak perempuan ke Singapura, Malaysia, dan Hongkong untuk melayani para perwira tinggi Jepang.

Tindak pelacuran dilakukan oleh pelacur. Pelacur adalah orang-orang yang bertahan hidup dengan cara yang tidak sejalan dengan norma yang dianut sebagian masyarakat.[3] Bekerja sebagai kupu-kupu malam pada periode revolusi bukan atas paksaan, sebagaimana semasa pendudukan Jepang, melainkan karena dorongan ekonomi. Situasi yang tidak menentu di tengah perang menyebabkan mereka terpaksa menjual diri agar bisa bertahan hidup.

Pada masa Revolusi Indonesia, prostitusi terjadi hampir di seluruh kota di Pulau Jawa. Maraknya prostitusi di berbagai kota salah satunya disebabkan belum mendapatkan penanganan yang serius. Selama periode revolusi diperkirakan jumlah pelacur di Indonesia sekitar 100.000 orang. Jakarta sebagai kota terbesar diperkirakan menampung tidak kurang dari 20.000 orang.[4] Lainnya tersebar di berbagai kota di Indonesia.

Para konsumen seks terdiri atas orang-orang Indonesia dan orang-orang Belanda. Orang-orang Indonesia yang mendatangi tempat pelacuran dapat dibedakan atas beberapa kategori. Pertama, pria yang sedang mengalami hubungan yang tidak harmonis dengan istrinya, sehingga dia menghibur diri ke tempat itu. Kedua, ada pria yang memiliki nafsu seks yang sangat besar, sehingga dia tidak merasa cukup dengan istrinya. Ketiga, pria yang sekadar coba-coba untuk melakukan seks sebelum dia menikah.[5]

Mayoritas pelanggan orang-orang Belanda adalah dari golongan militer. Kebanyakan para tentara yang datang ke Hindia Belanda pada periode 1945-1950 terdiri atas laki-laki muda Belanda yang belum menikah dan sudah bertahun-tahun meninggalkan rumah mereka.[6] Di sela-sela tugas, mereka pergi untuk mencari hiburan, salah satu pilihannya adalah pergi ke tempat pelacuran. Walaupun ada propaganda untuk melakukan pantangan seks dan larangan untuk mendatangi tempat pelacuran, tetapi tidak ada pengawasan terhadap larangan tersebut.[7] Selain mendatangi sendiri tempat-tempat prostitusi, para tentara Belanda juga menghadapi godaan yang berbau seks. Godaan itu berupa gambar-gambar cabul yang disebarkan ke tangsi-tangsi militer Belanda dan para pelacur. Pelacur yang menggoda itu ada yang melakukannya murni dorongan seks, ada pula yang melakukan atas suruhan militer Indonesia. Tujuannya untuk mendapatkan informasi penting dan meruntuhkan moral tentara Belanda.[8]

[1] Terence H. Hull, dkk., Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), 4.

[2] Terence H. Hull, dkk., Pelacuran di Indonesia, 5.

[3] Reza Hudiyanto, “Yang Tersisa di Tengah Kemajuan: Kaum Miskin di Kota Malang, 1916-1950”, dalam M. Nursam (ed.), Sejarah Sosial: Konseptualisasi, Model, dan Tantangannya (Yogyakarta: Ombak, 2013), 123.

[4] Merdeka, 9 Juni 1950, sebagaimana dikutip dalam Ari Sapto, “Pelacur dan Pelaku Kriminal dalam Revolusi: Kasus Jawa Timur”, dalam Agus Suwignyo, dkk. (eds.), Sejarah Sosial (di) Indonesia: Perkembangan dan Kekuatan (Yogyakarta: Jurusan Sejarah FIB UGM, 2011), 103.

[5] Hudiyanto, “Yang Tersisa di Tengah Kemajuan”, 125.

[6] Gert Oostindie, Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950: Kesaksian Perang pada Sisi Sejarah yang Salah, Terj. Susi Moeiman, dkk (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016),  250.

[7] Oostindie, Serdadu Belanda, 252.

[8] Sapto, “Pelacur dan Pelaku Kriminal”, 105.

DAFTAR PUSTAKA

Hudiyanto, Reza. 2013. “Yang Tersisa di Tengah Kemajuan: Kaum Miskin di Kota Malang, 1916-1950”, dalam M. Nursam (ed.), Sejarah Sosial: Konseptualisasi, Model, dan Tantangannya. Yogyakarta: Ombak.

Hull, Terence H. 1997. Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Oostindie, Gert. 2016. Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950: Kesaksian Perang pada Sisi Sejarah yang Salah. Terj. Susi Moeiman, dkk. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sapto, Ari. 2011. “Pelacur dan Pelaku Kriminal dalam Revolusi: Kasus Jawa Timur”, dalam Agus Suwignyo, dkk. (eds.), Sejarah Sosial (di) Indonesia: Perkembangan dan Kekuatan. Yogyakarta: Jurusan Sejarah FIB UGM.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s