Dekolonisasi Historiografis di Indonesia

Sebelum Indonesia merdeka, terdapat dua historiografi yang berkembang, yaitu historiografi tradisional dan historiografi kolonial. Dalam tulisan ini pembahasan akan dimulai dari historiografi kolonial. Historiografi kolonial menjadikan Belanda sebagai pelaku utama, yang mewakili pencerahan, kemajuan dan kemampuan untuk melindungi kepentingan penduduk pribumi, sedangkan penduduk pribumi digambarkan sebagai penduduk yang belum beradab, bodoh, dan gambaran buruk lainnya. Penduduk pribumi hanya mendapat tempat sebagai pelengkap historiografi tersebut.

Bangsa yang baru merdeka membutuhkan sebuah sejarah nasional yang dapat membujuk warga negara agar memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan bagian dari nasion yang baru dan berusaha meyakinkan mereka bahwa masa depan adalah milik mereka bersama. Untuk mewujudkan sebuah narasi persuasif semacam itu, lembaga-lembaga negara mencoba menyederhanakan kisah-kisah masa lalu yang didasarkan atas konsep dan kategori yang dapat digunakan negara untuk mendefinisikan dan mengendalikan masyarakat. Dalam menyusun sebuah narasi baru, negara berusaha untuk memusatkan pada satu narasi saja yang bersumber dari arsip-arsip negara dan mengesampingkan pluralitas narasi yang telah ada sebelumnya dalam masyarakat.

Penulisan sejarah Indonesia banyak bermunculan sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 bak cendawan di musim hujan. Fenomena maraknya penulisan sejarah Indonesia semacam ini belum pernah terjadi dalam sejarah historiografi Indonesia. Banyak tulisan mengenai biografi dan tokoh-tokoh maupun pahlawan nasional, seperti Diponegoro, Teuku Umar, Imam Bonjol, Pattimura, dan sebagainya. Tokoh-tokoh pergerakan nasional juga tak lupa ditulis, seperti Sutomo, Wahid Hasyim, Tjokroaminoto, dan sebagainya. Menurut Sartono Kartodirdjo penulisan sejarah semacam itu digunakan sebagai simbol kenasionalan serta memberikan identitas bangsa Indonesia yang menghilang dalam masa kolonial.[1] Dengan demikian, penulisan sejarah semacam ini adalah sebuah kewajaran mengingat jiwa zaman pada saat itu menunjukkan bahwa Indonesia sedang dilanda euforia nasionalisme.

Pada tahun 1950-an, pembangunan sebuah nasion merupakan tema utama pada saat itu. Nasion sebagai kendaraan untuk mewujudkan modernitas, keadilan, persamaan, dan mereka ingin menjadi bagian dari semua ini. Atas dasar itulah bangsa Indonesia membutuhkan sejarah nasional yang baru dengan label Indonesia sentris. Sejarah Indonesia sentris menurut R. Moh Ali berarti bahwa horison sejarahnya adalah Indonesia. Segala sesuatu dilihat dalam perspektif keindonesiaan, pemilihan fakta dan penafsiran fakta, kesemuanya itu terlaksana dalam perpsektif ini. Fakta-fakta itu kemudian disusun menjadi sebuah cerita dan diterangkan dengan mempergunakan pokok-pokok keindonesiaan.[2]

Tonggak penting perkembangan historiografi Indonesia sentris ditandai dengan diselenggarakannya Seminar Sejarah Nasional I pada tahun 1957 di Yogyakarta. Seminar sejarah nasional yang pertama ini menandai perpindahan pandangan penulisan sejarah dari kolonial-sentris yang mengecilkan arti masyarakat Indonesia dalam proses sejarahnya sendiri menuju Indonesia-sentris. Dengan kata lain, penyusunan historiografi Indonesia sentris itu merupakan sebuah upaya upaya dekolonisasi historiografi kolonial.

Dalam seminar sejarah nasional tersebut, terjadi perdebatan antara Muhammad Yamin dan Soedjatmoko. Yamin berpendapat bahwa diperlukan dalam penulisan sejarah Indonesia suatu perspektif nasionalisme yang dapat memperkokoh persatuan bangsa. Pendapat Yamin mendapat reaksi keras dari Soedjatmoko yang berpendapat bahwa penulisan sejarah semacam itu jauh dari suatu keobjektifan historis, karena penulisan sejarah hanya ditumpangi oleh kepentingan politik pemerintah Indonesia yang ingin mempertebal jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Pertentangan itu dimenangkan oleh Yamin, karena jiwa zaman pada saat itu memang menghendaki penguatan Indonesia sebagai sebuah nasion. Oleh Mohammad Ali, seminar sejarah nasional I tahun 1957 dianggap gagal dikarenakan seminar itu kurang menyadari sifat dasar tugas studi sejarah yang sebenarnya, yaitu penggunaan sumber-sumber sejarah, penerapan disiplin ilmiah secara seksama dan tekun, disertai tujuan untuk mengungkap dan memperlihatkan fakta-fakta sejarah.[3]

Nasionalisme yang berkembang pada waktu itu memiliki dampak berupa hilangnya sikap kritis, kurang memperhatikan unsur objektivitas dalam penulisan sejarah, dan cenderung lebih mementingkan retorika. Semua upaya penulisan sejarah yang sebenarnya jauh dari objektivitas, tetap saja dilakukan, asal dapat meningkatkan rasa nasionalisme bangsa. Dekolonisasi historiografis yang berusaha menghasilkan historiografi Indonesia-sentris justru berubah menjadi historiografi yang ultra-nasionalistis. Hal itu tercermin dalam bukunya Yamin  tentang enam ribu tahun sang merah putih. Yamin dengan retorika yang berapi-api mencoba meyakinkan bangsa Indonesia bahwa merah putih telah berakar jauh ke belakang sejak enam ribu tahun.[4]

Perkembangan lain dari historiografi Indonesia-sentris adalah menjadikan titik utama pembahasan sejarah di atas basis kolonial. Sejarah ditulis di seputar lingkaran kolonial dan melupakan dinamika yang terjadi di masyarakat indonesia sendiri. Seakan-akan hanya kolonial saja yang memiliki sejarah, sedangkan penduduk pribumi tidak berhak memiliki sejarah. Model penulisan sejarah yang berkembang pada waktu itu cenderung menjustifikasi pihak pemerintah kolonial sebagai pihak yang selalu mengeksploitasi rakyat. Pengeliminasian terhadap unsur elite lokal yang ikut mengeksploitasi rakyat cenderung dihilangkan. Historiografi Indonesia sentris dapat dikatakan hanya merupakan reproduksi dari historiografi kolonial sentris.

Menyikapi historiografi Indonesia-sentris yang belum sepenuhnya berhasil, Bambang Purwanto berpendapat bahwa sudah saatnya para sejarawan di perguruan tinggi perlu memberi wawasan, substansi, dan pertanyaan-pertanyaan baru melalui pembenahan terhadap kurikulum yang digunakan selama ini, sehingga para sejarawan yang dihasilkannya mampu memahami masa kini dan masa depan masyarakatnya melalui rekonstruksi dan pemaknaan terhadap masa lalu yang mendekati sejarah objektif dan memberi kesempatan bukan hanya kepada elite melainkan juga rakyat dan masyarakat secara luas untuk memiliki sejarah[5]. Sudah saatnya sejarawan menghasilkan sebuah karya yang bukan hanya tersimpan rapi di dalam laci meja, melainkan mampu untuk memberi wawasan kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat dibangun historiografi Indonesia sentris yang kritis dan humanis yang dibangun dari cerita kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, perkataan R. Moh. Ali, bahwa historiografi Indonesia sentris tidak bersifat regiosentris, entno-sentris, atau xeno-sentris[6], bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan.

[1] Sartono Kartodirdjo, Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 30-31.

[2] R. Moh. Ali, Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 152.

[3] Lihat, Soedjatmoko, dkk., Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 4.

[4] Lihat, Muhammad Yamin, 6000 Tahun Sang Merah Putih (Jakarta: Balai Pustaka, 1958).

[5] Bambang Purwanto, Gagalnya Historiografi Indonesiasentris (Yogyakarta: Ombak, 2006), hlm. 48-49.

[6] R. Moh. Ali, op.cit., hlm. 155.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s